Mau Dibawa Kemana Informasi NIK dan No KK Milik Saya?

 13-03-2018 13:21 WIB by Admin  192x    News
Isu-isu mengenai registerasi kartu SIM masih bergulir hingga sekarang. Mulai dari kekhawatiran kebocoran info hingga keharusan mengganti KK bagi yang sudah registerasi kartu SIM. Permasalahan ini juga dialami oleh Rizqi Ramadhan, salah satu mahasiswa yang berdomisili di Kudus. Ia menyatakan dirinya belum registerasi kartu SIM sampai sekarang. Dirinya mempertanyakan urgensi mendaftarkan kartu SIM. Apalagi banyak beredar kebocoran informasi untuk NIK dan KK. “Jangan-jangan, data saya disalahgunakan, siapa yang akan tanggung jawab kalau sudah begitu?,” ucapnya. 
 
Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemdagri, menyatakan agar masyarakat tak perlu khawatir mengenai kebocoran informasi. Secara teknis pemanfaatan data penduduk diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el. Lembaga yang menggunakan data penduduk terikat oleh UU dan Permendagri serta perjanjian kerjasama dengan tujuan menggunakan data kependudukan secara benar dan bertanggung jawab.
 
Akses datanya juga dilakukan melalui saluran khusus jaringan Virtual Private Network (VPN) host-to-host, dan dibangun dashboard data untuk memonitor “siapa sedang mengakses siapa”. Jadi tidak akan ada kebocoran informasi mengenai NIK dan nomor KK. 
 
Zudan juga menegaskan peregisterasian kartu prabayar dengan NIK dan nomor KK hanya menyatakan “sesuai” atau “tidak sesuai”, bukan memberikan data kependudukan. Sehingga dapat dipastikan tidak ada data yang bocor dari Dukcapil. “Yang teridentifikasi adalah adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang menyebarluaskan NIK dan No KK ke media sosial sehingga terjadi penyalahgunaan penggunaan NIK dan nomor KK,” ucapnya. 
 
Bagi pelanggar yang menyalahgunakan NIK dan nomor KK dengan tidak bertanggung jawab, akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak 25 juta rupiah.  Selain itu, dirinya juga mengklarifikasi banyaknya hoax terkait keharusan penduduk mengganti KK bagi yang sudah registerasi. “Tidak perlu mengganti KK, data Anda semua aman,” tegasnya.