Pemkab Kudus Gandeng Polri Kerjasama Assessment ASN

 17-04-2018 23:20 WIB by Admin  160x    News

SEMARANG - Pemerintah daerah dengan kepolisian adalah pelayanan masyarakat. Untuk itu butuh sumber daya manusia (SDM) dari lembaga penyelenggara penerintahan tersebut. Demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
 
Demikian tujuan diadakannya penandatanganan MoU kerjasama antara Pemkab Kudus dengan Polri. MoU ini berisi tentang penilaian kompetensi (Assessment) ASN Pemkab Kudus yang berlangsung di Semarang, Selasa (17/4).
 
Hadir dari SSDM Polri adalah Karo Binkar Brigjenpol. Dr. Eko Indra Heri S, MM dengan disaksikan pejabat Pemkab Kudus dan pejabat Polda Jateng serta calon assesor dari Polri. 
 
Brigjenpol Eko mengaku bangga dengan kerja sama ini. Ini merupakan sebuah kepercayaan dan sekaligus tantangan baginya dari Pemkab Kudus. Pihaknya akan melaksanakan sebaik-baiknya.
 
"Sungguh ini sebuah kebanggaan bagi kami. Mari kita kerjakan dengan baik," kata Eko.
 
Lebih lanjut Eko mengatakan bahwa sudah ada beberapa pemda yang melakukan kerja sama ini. Karena organisasi apapun tentu ingin mencari SDM yang terbaik. Baik dalam pelayanan maupun lembaga bisnis.
 
"The man behind the gun ini adalah penting. Karena itu berimbas pada laju organisasi," katanya.
 
Sedangkan Bupati Kudus H. Musthofa mengatakan bahwa dipilihnya Polri untuk assessment ini karena sudah teruji dan memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. Yakni sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan. Bupati ingin kerjasama ini ada tindak lanjut nyata.
 
"MoU ini saya harapkan bukan sekadar seremonial. Tetapi ada tindak lanjut dengan PKS," harap Musthofa.
 
Lebih lanjut bupati dua periode ini menegaskan bahwa assessment ini dilakukan bukan hanya untuk pejabat struktural saja. Melainkan seluruh pegawai yang ada di Pemkab Kudus. Yakni dengan memotret satu per satu pegawai yang ada.
 
Menyinggung mengenai penilaian kinerja pegawai, Musthofa mengatakan bahwa di Kudus sudah menggunakan aplikasi. Tak salah rasanya jika kini pegawai Pemkab Kudus diberi kompensasi dengan TPP yang sangat tinggi.
 
"Saya berharap dengan TPP tertinggi ini diimbangi dengan kualitas kerja yang baik," harapnya.
 
Selain itu, bupati juga berharap assessment ini juga diberlakukan hingga ke perangkat desa. Karena Dia ingin menata pemerintahan yang baik yang diawali dari desa hingga kabupaten. 
 
"Sesuai dengan arahan Presiden RI Bapak Jokowi, pemerintahan negara akan kuat jika diawali dari desa yang baik, kabupaten/kota yang baik, dan provinsi yang baik," pungkasnya. (*)