Perizinan di Kudus Harus Dipermudah

 10-01-2019 11:03 WIB by Admin  136x    News

KUDUS (9/1) - Reformasi birokrasi menjadi fokus pemerintahan bupati Kudus H.M. Tamzil dan wakil bupati Kudus H.M. Hartopo. Hal tersebut terungkap saat jalannya Rapat Koordinasi tentang Pembahasan IMB dan Tower Menara Telekomunikasi di Command Centre, Rabu (9/1). Rapat dihadiri oleh Sekretaris Daerah, pimpinan OPD dan para camat.

Tamzil menegaskan untuk pengurusan ijin pendirian bangunan yang berada dibawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kudus harus dipermudah dan tidak memakan waktu yang terlalu lama. "Saya minta kemudahan itu dalam rangka pelayanan publik yang baik, jangan dipersulit. Kemudian, untuk mengurus ijin tidak perlu waktu lama. Kalau usaha kecil, bisa dua hari, kalau usaha besar ya maksimal tujuh hari," ungkapnya.

Bupati juga menyoroti kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya, Satpol-PP tidak perlu ragu dan harus tanpa pandang bulu jika melaksanakan tugas. "Kalau ada bangunan yang tanpa IMB, harus tegas dibongkar. Pun demikian jika menegakkan Perda harus tanpa pandang bulu," tegasnya.

Mengenai Cell Plan yang berada dibawah kendali Dinas Komunikasi dan Informatika Kudus, Tamzil menuturkan agar ditinjau kembali. Dalam pemikirannya, penentuan lokasi menara tidak perlu dari pemerintah, tapi disesuaikan dengan pihak yang membutuhkan. "Harusnya titik lokasi bisa sesuai kebutuhan pihak yang ingin membuat tower. Jadi, tidak lagi dinas yang menentukan. Yang penting tidak mengganggu aktivitas lingkungan sekitar," ujarnya.