Kerjasama Hukum Pemkab dan Kejaksaan untuk Pemerintahan Kudus Bersih

 12-03-2019 15:25 WIB by Admin  60x    News

KUDUS- Kerjasama antara Pemkab Kudus dan Kejaksaan Negeri Kudus mengenai penanganan permasalahan bidang hukum perdata dan tata usaha negara ditandatangani Selasa (12/3) di Kantor Bupati Kudus. Wakil bupati H.M. Hartopo bersama dengan unsur Forkopimda hadir dalam acara penandatanganan kerjasama dan sosialisasi pengelolaan dana desa dan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tersebut. H.M. Hartopo berharap kerjasama ini menjadikan pemerintah Kudus menjadi semakin bersih.

Dalam sambutannya, wakil bupati menyampaikan bahwa peran Kejaksaan Negeri dalam kerjasama penanganan permasalahan bidang hukum dapat memberikan manfaat yang optimal bagi instansi pemerintah. Kesepakatan tersebut membangun kesepahaman antara Pemkab dan Kejaksaan untuk bersama sama menangani permasalahan hukum Pemkab Kudus baik di dalam maupun di luar pengadilan. Para pemangku kebijakan juga dapat berkonsultasi hukum sebelum memutuskan suatu kebijakan. “Kerjasama ini memberikan peluang konsultasi hukum kepada Anda semua sebelum memutuskan suatu kebijakan,” ujar H.M. Hartopo di depan para pimpinan OPD, camat, kepala desa dan lurah yang hadir. Sehingga, para pemangku kebijakan bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku dan terhindar dari masalah hukum di masa mendatang.

Kerjasama ini menunjukkan hubungan yang terjalin dengan baik antara Pemkab Kudus dan Kejaksaan Negeri Kudus. “Semoga hubungan baik selalu terjalin dan Allah SWT memberikan petunjuk kita semua dalam pengabdian kita terhadap bangsa dan Negara,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus, Herlina Setyorini berharap jalinan kerjasama ini tak berhenti sebagai seremoni belaka. “Kerjasama ini harus ditindaklanjuti sebagai komitmen bersama, untuk penyelenggaraan pemerintah Kudus yang baik dan bersih,” tuturnya. Herlina mengajak para pemangku kebijakan untuk tidak malu berdiskusi mengenai hukum perdata dan tata usaha Negara di kantor Kejaksaan negeri.