Bupati Kudus Segera Menindaklanjuti Penandatanganan Ranperda Tentang BPD

 12-04-2019 11:14 WIB by Admin  59x    News

KUDUS - Penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Kudus H.M. Tamzil dengan DPRD Kabupaten Kudus atas ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu siang (10/4). Peraturan tersebut dibentuk oleh Panitia Khusus (Pansus) II beserta 3 ranpeda lainnya berdasarkan evaluasi dari gubernur Jawa Tengah.

H. M.Tamzil mengapresiasi kerja keras dan dedikasi DPRD Kabupaten Kudus terutama Pansus II dalam mematangkan rancangan peraturan daerah. "Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya pada segenap anggota dewan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan pembahasan pada rancangan peraturan daerah yang kami ajukan, khususnya rancangan peraturan daerah tentang badan permusyawaratan desa," tuturnya. Dirinya juga menanggapi masukan secara positif baik berupa kritik, saran dan koreksi yang telah disampaikan oleh anggota dewan, karena kelak dapat dijadikan solusi jika terjadi permasalahan di lapangan.

Dikarenakan peraturan ini sangat penting bagi pemerintah desa, dirinya akan segera menindaklanjuti persetujuan hari ini. "Kita sudah mendapat persetujuan dari DPRD hasil evaluasi gubernur dan kita tindaklanjuti dengan peraturan bupati (perbup). Besok pagi saya langsung tandatangani perbup, ini sudah ditunggu desa soalnya," ujarnya. Dengan diterbitkan aturan tersebut, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. "Jadi harapan teman-teman di desa, BPD ini bisa segera terbentuk, karena mau pilkades dan penyusunan APBDes," katanya.

H.M. Tamzil berharap setelah terbitnya peraturan tersebut dapat segera diimplentasikan di lapangan oleh perangkat desa bersama masyarakat. "Setelah perbup ini kita dilapangan langsung bisa di laksanakan karena masyarakat sudah menunggu hari ini, sehingga proses ini harus tetap kita lakukan," jelasnya.

Dengan mengacu pada peraturan bupati, BPD diharapkan mampu berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. "Kalau lihat perdanya sama dengan DPR seperti fungsi kontrol, sehingga dimasyarakat ada yang mewakili. Karena rakyat secara langsung kan tidak mungkin," jelasnya.

Selain itu, H.M.TamIl juga sempat berkomentar mengenai rapat paripurna yang sempat tertunda akibat skors dua kali dikarenakan rapat belum memenuhi korum. "Saya kira beliau-beliau ini sibuk kampanye sehingga mungkin (terlambat) di sela-sela ini, saya memaklumi lah, kan ada aturannya masih boleh dan ternyata skors ke dua masih boleh," ujarnya.