Terjadi Kondisi Gawat Darurat, U-Garuda 112 Siap Merapat

 12-04-2019 11:16 WIB by Admin  57x    News

KUDUS - Masyarakat kabupaten Kudus tak perlu bingung jika ditimpa situasi gawat darurat. Mulai Kamis (11/4), masyarakat dapat melaporkan kejadian gawat darurat ke nomor 112. Tak lebih dari 10 menit setelah pelaporan, petugas Unit Siaga Darurat dan Bencana (U-Garuda 112) akan meluncur ke tempat.

Bupati Kudus H.M. Tamzil didampingi wakil bupati H.M. Hartopo meresmikan U-Garuda 112 di Kantor BPBD ditandai dengan pemakaian rompi petugas dan penyerahan gergaji mesin. Bupati Kudus menyatakan masyarakat dapat melaporkan beberapa kejadian darurat ke call center 112. “Misalnya ada warga yang terkena stroke, petugas akan menjemput pasien dan memberikan pertolongan pertama. Begitu juga jika ada ular besar atau serangan hewan buas lainnya, langsung hubungi saja 112,” ujarnya pada warga yang hadir.

Selain itu, kejadian seperti ibu yang akan melahirkan, kekurangan gizi pada anak, bencana alam, kecelakaan, maupun pembegalan juga dapat langsung dilaporkan. “Beberapa hari yang lalu ada kejadian pembegalan yang dilakukan oleh beberapa anak iseng. Saya minta segera melapor ke Unit Garuda jika ada kecurigaan dengan beberapa orang yang berkerumun di jalan maupun gerombolan orang yang mabuk supaya dapat ditangani petugas,” tegasnya.

H.M Tamzil menyampaikan Call Center 112 bebas pulsa. Bahkan, nomor panggilan tersebut dapat dihubungi ketika ponsel dalam keadaan terkunci. Untuk membuktikan, H.M. Tamzil mencoba menghubungi emergency call pada ponsel yang terkunci. Terbukti, telepon langsung tersambung ke operator 112.

Sejumlah operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, XL, dan Public Switched Telephone Network (PSTN) telepon telah digandeng untuk bekerjasama. Sementara operator seluler 3 dan Smartfren akan segera menyusul. “Memang masih banyak yang harus disempurnakan, beberapa nomor Indosat masih bermasalah. Namun, Insya Allah dua minggu ke depan U-Garuda 112 sudah dapat dihubungi dari berbagai operator,” tandasnya.

U-Garuda 112 adalah bentuk gotong royong pemerintah kabupaten dimana terdapat berbagai instansi lintas sektoral yang akan melayani masyarakat. U-Garuda 112 mengintegrasikan berbagai instansi baik BPBD, Polres, RSUD dr. Loekmonohadi dan puskesmas di 9 kecamatan. Tak hanya itu, petugas U-Garuda 112 sudah terlatih untuk siap menghadapi berbagai situasi kegawatdaruratan. Guna memudahkan langkah petugas dalam melayani masyarakat dengan cepat, posko U-Garuda 112 dibagi menjadi dua yakni pos induk dan pos wilayah untuk menjangkau seluruh wilayah di Kudus.

U-Garuda 112 merupakan pusat layanan kegawatdaruratan sehingga H.M. Tamzil menegaskan U-Garuda bukan untuk pengaduan tentang ketidakpuasan layanan publik. “Jangan mengadukan masalah lampu penerangan jalan mati atau jalan rusak ke U-Garuda 112, untuk aduan layanan nanti ada sendiri,” jelasnya.

Guna memaksilkan kinerja petugas U-Garuda 112, bupati meminta agar masyarakat tak menyalahgunakan layanan ini. Terlebih menginformasikan kejadian yang tidak sebenarnya (hoax). “Saya minta untuk tidak main-main, karena ini menyangkut kepentingan umum. Jika ada warga yang memberi informasi hoax, tentu akan diberi sanksi yakni pemblokiran nomor,” tandasnya.

Hal tersebut juga diamini Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo RI yang diwakili Kasi Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Khusus Pitalebar Agung Setyo Utomo yang hadir saat peresmian. Agung menyatakan nomor yang masuk akan tercatat dalam sistem U-Garuda 112. Nomor penelepon yang selalu melaporkan informasi hoax akan terekam dan ditindaklanjuti. "Jadi tak boleh melaporkan berita bohong, ya. Nanti bisa diblokir dan tidak dapat mendapatkan pelayanan lagi," ucapnya.

Sebagai tambahan informasi, Agung Setyo menyampaikan Kudus adalah kabupaten ke-34 dari seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang menerapkan sistem Call Center 112. Kudus juga menjadi kabupaten keempat di Jawa Tengah yang menjalankan Call Center 112 setelah Surakarta, Semarang, dan Grobogan.

Tak hanya peresmian U-Garuda 112, dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga Kudus yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan. Asisten Sekda Kudus, Masut, menuturkan ada sekitar 40 ribu warga akan menerima KIS. “Pemberian KIS merupakan program Pemkab yang sudah menjamin 96 persen kesehatan warga Kudus,” terangnya.