Forkopimda Bersinergi Berantas Korupsi

 12-04-2019 11:17 WIB by Admin  221x    News

KUDUS- Kabupaten Kudus wilayah bebas korupsi. Tujuan tersebut yang hendak dicapai dari penandatanganan pencanangan zona integritas oleh Forkopimda pada Kamis (11/4) di Pengadilan Negeri Kudus Kelas 1B. Acara tersebut diprakarsai oleh Pengadilan Negeri Kudus dan turut dihadiri Bupati Kudus H.M. Tamzil.

Bupati Kudus mendukung adanya pencanangan zona integritas tersebut. Seperti halnya Pengadilan Negeri, Pemkab Kudus juga bertekad mewujudkan zona bebas korupsi dan pemerintahan yang baik. "Kami selalu bertekad memberantas korupsi dan melaksanakan tata kelola pemerintah yang sesuai kaidah perundang-undangan," ujarnya.

Namun, kawasan bebas korupsi tersebut tak dapat diraih jika tak diiringi usaha dan dukungan masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus tahu usaha dan kegiatan pemberantasan korupsi baik wilayah Pemkab maupun Forkopimda. Dengan begitu, terwujud tujuan bersama antara masyarakat dan instansi mewujudkan kawasan bebas korupsi. "Masyarakat harus diberitahu tentang usaha pemberantasan korupsi, sehingga dapat saling menghormati posisi masing-masing," tandasnya.

Dukungan masyarakat adalah hal pokok menurut H.M. Tamzil. Jika masyarakat paham program pemerintah untuk mensejahterakan, maka masyarakat akan lebih taat dan sabar. "Masyarakat yang paham peraturan akan mempercepat pelayanan publik. Misalnya saja mengurus perizinan, jika semua syarat terpenuhi, maka pengurusan berlangsung lebih cepat," jelasnya.

Selain itu, H.M. Tamzil juga berdoa agar seluruh staf pengadilan negeri Kudus selalu diberikan kelancaran dan hidayah. "Semoga semua staf selalu diberikan petunjuk oleh Allah SWT, sehingga godaan sebesar apapun tak akan mempan karena dijaga oleh Allah SWT," tuturnya.

Sementara itu, ketua Pengadilan Negeri Kudus Rudi Fakhruddin Abbas menyatakan penandatanganan pencanangan zona integritas untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). "Tujuan pencanangan zona integritas supaya pengadilan negeri menjadi zona kejujuran moral dan zero corruption. Tentunya agar masyarakat terlayani dengan baik," tegasnya.