Pemkab Kudus Siap Wujudkan Good Governance

 12-04-2019 11:18 WIB by Admin  62x    News

KUDUS - Terciptanya tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) merupakan komitmen pemerintah kabupaten Kudus. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya penandatanganan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WKBM) yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Kudus Kelas 1B, Kamis (11/4) siang. Bupati Kudus H.M. Tamzil dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkesempatan menandatangani plakat komitmen pencanangan zona integritas.

Bupati mengaku adanya pencanangan zona integritas merupakan suatu upaya dan tekad pemerintah daerah agar pembangunan dan pelayanan di Kudus berjalan dengan baik tanpa adanya korupsi. Pihaknya mencontohkan, terkadang terdapat warga yang tidak sabar dalam mengurus administrasi yang sesuai prosedur sehingga berusaha untuk memberi sesuatu kepada pelayan masyarakat agar pengurusan administrasi cepat diselesaikan. Hal tersebut, menurut Bupati, perlu diberantas. "Kami selalu bertekad memberantas korupsi dan melaksanakan tata kelola pemerintah yang sesuai kaidah perundang-undangan. Good governance menjadi tujuan pemkab Kudus sehingga tidak ada lagi warga yang sulit dan lama dalam mengurus adminstrasi," ujarnya.

Sementara itu, menurut H.M. Tamzil, upaya mewujudkan kawasan bebas korupsi tak akan berjalan jika tak diiringi usaha dan dukungan masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang pemberantasan korupsi harus diperbanyak sehingga masyarakat dapat memilah mana aktivitas yang mengarah ke tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang. "Masyarakat harus diberitahu tentang usaha pemberantasan korupsi, sehingga dapat saling menghormati posisi masing-masing. Lebih lanjut, pendidikan tentang korupsi juga harus disebarkan ke masyarakat agar dapat terhindar dari tindakan korupsi," tandasnya.

Menutup sambutannya, H.M. Tamzil mendoakan seluruh staf Pengadilan Negeri Kudus 1B agar selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Pihaknya meyakini bahwa untuk menegakkan keadilan dibutuhkan komiten, integritas, dan doa yang kuat sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan. "Semoga seluruh staf selalu diberikan petunjuk oleh Allah SWT sehingga godaan sebesar apapun tak akan mempan karena dijaga oleh Allah SWT," harapnya.

Sementara itu, ketua Pengadilan Negeri Kudus Rudi Fakhruddin Abbas menyatakan penandatanganan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan upaya untuk mewujudkan zero corruption di kabupaten Kudus. "Tujuan pencanangan zona integritas supaya pengadilan negeri menjadi zona kejujuran moral dan zero corruption. Tentunya agar masyarakat terlayani dengan baik tanpa adanya korupsi," tegasnya.