Plt. Bupati Pastikan Guru Madin Masih Terima TKGS Secara Proporsional

 11-11-2019 11:39 WIB by Admin  145x    News

KUDUS - Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) yang selama ini menjadi program pokok Pemerintah Kabupaten Kudus tetap berlanjut pada 2020. Beberapa kriteria akan menjadi pertimbangan dalam pemberian TKGS tahun depan agar lebih proporsional. Hal tersebut diungkapkan Plt. Bupati Kudus H.M. Hartopo dalam jagong bareng bersama awak media di Command Center Diskominfo, Senin (11/11).

Kebijakan tersebut ditetapkan setelah adanya aturan mandatory spending atau pengeluaran negara yang telah diatur di Undang-Undang. Pada 2020, Pemkab Kudus bermaksud memaksimalkan pengeluaran anggaran yang sesuai dengan aturan sehingga akan mengatur kembali penerimaan TKGS. Mandatory spending tersebut antara lain APBD harus menganggarkan 45 persen untuk belanja pegawai, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, 25 persen untuk infrastruktur; 2,5 persen untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM); dan 0,2 persen untuk pemberdayaan Inspektorat. Saat ini, Pemkab Kudus akan memaksimalkan anggaran infrastruktur yang sebelumnya belum sesuai aturan. "Kami berupaya memenuhi Permendagri yang menyatakan 25 persen dari APBD untuk pengeluaran infrastruktur," jelasnya.

Plt. Bupati terus berupaya agar TKGS tetap berjalan dan sesuai aturan. Oleh karena itu, nominal TKGS akan disesuaikan dengan lamanya pengabdian, kinerja, jumlah murid, jam mengajar maupun aturan lainnya. H.M. Hartopo memastikan seluruh pemangku kebijakan akan melakukan yang terbaik agar guru swasta tetap menerima TKGS, termasuk konsultasi dengan BPK. "Sebagai orang Kudus asli, saya juga ingin semua guru swasta mendapatkan TKGS seperti pada 2019. Namun, kami terkendala beberapa aturan. Saya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan diskusi setiap hari. Hasilnya kami akan mengoptimalkan anggaran yang ada dengan beberapa kriteria agar proporsional," ucapnya.

Senada, Sekda Kabupaten Kudus Sam'ani Intakoris pun menjelaskan telah berupaya maksimal agar guru swasta tetap menerima TKGS. Selain penetapan kriteria, Pemkab Kudus akan membuat aplikasi e-madin agar penerimaan TKGS lebih terbuka. Pihaknya menyebut guru madin yang telah mengabdi selama 10 tahun menerima TKGS yang berbeda dengan yang masih mengabdi selama 3 tahun. Begitu pula bagi guru madin yang mempunyai lebih banyak murid. "Kami berusaha semaksimal mungkin agar TKGS berjalan dan sesuai aturan. Kami juga akan meluncurkan aplikasi e-madin agar dapat dipantau oleh semuanya. Di aplikasi tersebut akan ditampilkan juga kinerja para guru swasta," ungkapnya.