Sosialisasi Kepesertaan JKN PBI APBD Tahun Anggaran 2020

 30-01-2020 14:25 WIB by Admin  138x    News

KUDUS - Menyikapi tentang pelayanan kesehatan untuk warga kabupaten kudus, pagi ini (30/1) diadakan Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk warga miskin di Kabupaten Kudus. Acara tersebut dihadiri oleh Plt Bupati Kudus, Asisten Pemerintahan, Kepala OPD dari Dinsos P3AP2KB dan Dinkes, Camat Dan lurah atau Kepala Desa se-Kabupaten Kudus, Kepala BPJS cabang Kudus, Kepala Upt puskesmas, Direktur RSUD Loekmono hadi, Mardirahayu, dan Kartika husada.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Kab Kudus, Joko Dwi Putranto menjelaskan tentang penyelenggaraan sosialisasi JKN PBI yang dilaksanakan menggunakan APBD Kab Kudus. Adanya kenaikan iuran sesuai Perpres No. 75 Tahun 2019 memberatkan Kabupaten Kudus dalam melaksanakan Universal Health Coverage (UHC). 

“Sehingga sejak 1 Januari 2020 peserta PBI APBD Kabupaten Kudus di non aktifkan dalam rangka verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial P3AP2KB untuk selanjutnya diusulkan kembali menjadi peserta PBI APBD Kabupaten Kudus TMT 1 Februari 2020,“ jelasnya.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pemerintah Kabupaten Kudus (@pemkabkudus) on


HM Hartopo dalam sambutannya menyatakan bahwa  kenaikan tarif iuran BPJS tentunya meninggalkan sejumlah problem dimasyarakat. “Apalagi dengan kenaikan hampir 100%. Dengan kenaikan itu, tentunya peserta PBI juga ikut menurun,” ujarnya.

"Mengingat anggaran keuangan Daerah kita terbatas, maka verifikasi dan validasi dari Dinas Kesehatan dan Dinsos P3AP2KB perlu dilakukan guna mendata warga masyarakat Kabupaten Kudus yang benar-benar tidak mampu untuk mendapatkan hak jaminan kesehatan".

"Saya harapkan peran aktif bagi Camat dan Lurah atau Kepala Desa agar lebih kritis lagi dalammemperhatikan warganya. Jangan sampai ada orang yang sakit dan tidak mampu terlewat dalam pendataan sehingga menimbulkan opini publik seakan-akan Pemerintah Daerah hanya diam",ujarnya.

"Selama ini, pemerintah daerah sudah sangat transparan dan akuntabel dalam anggaran, tujuanya supaya masyarakat luas tau kemampuan keuangan daerah dan penggunaanya yang salah satunya untuk mengcover kesehatan masyarakatnya",pungkasnya.(*)